Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Kaji Konektivitas JPO Rasuna Said dan JPO Integrasi LRT Jabodebek

Jakarta, 7 Agustus 2026 - Dinas Bina Marga tengah menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta untuk mengkaji rencana konektivitas antara Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Rasuna Said dan JPO Integrasi Stasiun LRT Jabodebek. Kajian tersebut dilakukan sebagai upaya mencari solusi terbaik guna meningkatkan kemudahan akses masyarakat menuju moda transportasi umum sekaligus memperkuat integrasi antarmoda di kawasan H.R. Rasuna Said namun tetap mengutamakan aspek keamanan masyarakat.

Kedua JPO tersebut dibangun pada waktu yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. JPO eksisting merupakan fasilitas penyeberangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan JPO Integrasi dibangun untuk mendukung konektivitas antara Stasiun LRT Jabodebek dan Halte TransJakarta sebagai bagian dari sistem transportasi terintegrasi,

Sebelum Stasiun LRT Jabodebek beroperasi, JPO eksisting menjadi akses utama masyarakat untuk menyeberang sekaligus menuju Halte TransJakarta yang berada di lokasi lama. Seiring pengembangan sistem transportasi massal, halte TransJakarta dipindahkan ke bawah Stasiun LRT Jabodebek sehingga akses menuju halte beralih melalui JPO Integrasi. Perubahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kawasan transportasi yang lebih terintegrasi. 

Saat ini, JPO Integrasi berada pada unpaid area, sehingga selain digunakan oleh penumpang LRT Jabodebek dan TransJakarta, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai sarana penyeberangan. JPO tersebut telah dilengkapi fasilitas lift untuk memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, maupun masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Bina Marga saat ini sedang melakukan kajian teknis sebagai dasar pertimbangan rencana menghubungkan JPO Eksisting dan JPO Integrasi. Kajian tersebut mencakup analisis struktur, penyesuaian desain, hingga pemenuhan standar keselamatan dan aksesibilitas. Salah satu kondisi teknis yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan elevasi lantai sekitar 75 sentimeter serta jarak antarstruktur sekitar 60 sentimeter. Kondisi tersebut memerlukan penanganan teknis agar konektivitas yang dibangun nantinya memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna. 

Hasil kajian rencana penyambungan kedua JPO  nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan yang paling tepat sehingga konektivitas yang dibangun tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Selain melakukan kajian teknis, Dinas Bina Marga juga terus berkoordinasi dengan pihak LRT Jabodebek dan Transjakarta serta pihak terkait lainnya guna memastikan setiap tahapan perencanaan berjalan secara komprehensif sesuai kewenangan masing-masing.

Selama proses kajian berlangsung, masyarakat tetap dapat memanfaatkan kedua fasilitas penyeberangan tersebut. JPO eksisting maupun JPO Integrasi tetap berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya, dengan jarak akses turun keduanya yang relatif berdekatan, sekitar 50 meter, sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan akses penyeberangan sesuai tujuan perjalanan. JPO Terintegrasi bahkan dilengkapi dengan fasilitas lift sehingga dapat menunjang aksesibilitas ibu hamil, lansia, disabilitas dan anak-anak. 

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang semakin terintegrasi, aman, nyaman, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang lebih baik.