Jakarta — Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat dan media terhadap kondisi trotoar di kawasan Bendungan Hilir, khususnya di sekitar Pasar Bendungan Hilir. Trotoar tersebut merupakan fasilitas publik yang disediakan untuk mendukung mobilitas pejalan kaki di kawasan dengan aktivitas tinggi.
Trotoar memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama di wilayah yang terhubung dengan kawasan perkantoran serta sarana transportasi umum seperti MRT dan halte. Oleh karena itu, aspek kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki menjadi perhatian utama Dinas Bina Marga.
Terkait kondisi fisik trotoar, seperti permukaan yang rusak atau tidak rata, Dinas Bina Marga secara rutin melakukan kegiatan pemeliharaan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan serta tingkat kebutuhan. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan fungsi trotoar tetap optimal dan aman digunakan oleh masyarakat.
Sementara itu, penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya, seperti adanya parkir liar kendaraan dan penempatan palet kayu pembatas di atas trotoar, memerlukan penertiban. Kewenangan penertiban tersebut berada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
Pada tahun 2026, Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memprogramkan penataan trotoar di Jalan Bendungan Hilir yang akan dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, apabila terdapat kewajiban dari pihak pengembang, Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memonitor dan memastikan kewajiban tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Adapun terkait keberadaan tiang utilitas dan kabel di kawasan trotoar, penataannya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi serta operator terkait. Hal ini dikarenakan pengelolaan utilitas berada di bawah kewenangan masing-masing pihak. Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan kelancaran layanan.
Ke depan, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas instansi guna menjaga fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan layak bagi pejalan kaki, khususnya di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi dan akses transportasi umum.
